PURUK CAHU, RAKYATKALTENG.com – Raperda Tentang penyelenggaraan pendidikan Pondok pesantren merupakan Raperda Delegatif atau Raperda yang diperintahkan oleh undang undang dan peraturan Presiden yang mengatur tentang pendidikan pondok pesantren.
Oleh karena itu menjadi kewajiban setiap daerah Baik provinsi maupun kabupaten kota se Kalteng dan se Indonesia untuk melaksanakan pembuatan Raperda tersebut. di Murung Raya Raperda Tentang penyelenggaraan pendidikan Pondok pesantren (Ponpes) merupakan usulan fraksi PKB DPRD Murung Raya yang masuk Propemperda tahun 2022 melalui paripurna belum lama ini.
Waket II DPRD Mura Rahmanto Muhidin menyebutkan, beberapa hal yang ingin diatur di dalam Raperda tersebut ke depan adalah kepastian tentang ketersediaan anggaran setiap tahunnya untuk pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah atau lingkup kabupaten Murung Raya.
Selain itu, memastikan ketersediaan jumlah tenaga pendidik, tenaga pengajar sesuai dengan amanat dari pada undang-undang.
“Kita juga ingin memastikan ketersediaan infrastruktur kelayakan pondok pesantren tersebut atau jumlah pembangunannya, sehingga dapat mensejajarkan diri atau menyetarakan diri dengan pendidikan pendidikan umum yang lainnya berarti SMA, SMK, madrasah Aliyah maupun setingkat SLTP,” kata Rahmanto Muhidin selaku ketua Fraksi PKB Mura ini, Selasa (18/1/2022).
Lanjut Rahmanto, dalam Raperda nantinya juga akan mengatur dan memastikan berkaitan dengan kualitas kualitas atau hasil dari pada proses belajar mengajar di pondok pesantren tersebut. “Kita berharap dengan diajukan dan disetujuinya raperda pondok pesantren ini ke depan akan banyak melahirkan pondok-pondok pesantren baru di ruang lingkup kabupaten Murung Raya. Karena kita menyadari hari ini masih dapat dihitung dengan jari dan juga ada beberapa madrasah Diniyah maupun pendidikan informal yang lainnya,” bebernya
Sebagai wakil rakyat, tambah Rahmanto, dengan kelahiran Raperda pondok pesantren ini ke depan menjadi pemacu semangat untuk melahirkan pondok- pondok pesantren baru, karena memang pemerintah pusat sudah memberikan ruang, memberikan wadah dan kepastian hukum agar pondok pesantren ini bisa mensejajarkan diri dengan pendidikan pendidikan yang lainnya.
Tahapan dan proses pembentukan Raperda pondok pesantren ini tentu kita akan melibatkan semua pihak nantinya terutama para pemangku kepentingan, yayasan, pimpinan pondok pesantren, tokok tokoh dari majelis ulama NU dan Muhammadiyah maupun organisasi-organisasi yang lainnya yang fokus memperhatikan daripada pendidikan pondok pesantren ke depan,” tukasnya. (RK2)
