SAMPIT, RAKYATKALTENG.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta seger menindaklanjuti hasil reses yang dilakukan oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang telah disampaikan pada rapat paripurna.
“Tentu hasil reses yang kami lakukan segera ditindaklanjuti, karena itu merupakan aspirasi masyarakat dan sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Ketua DPRD Kotim Rinie, Selasa, 19 Juli 2022.
Hal tersebut disampaikan setelah Rinie memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Pihak eksekutif hadir diwakili Wakil Bupati Irawati.
Sementara, beberapa waktu laku, 40 anggota DPRD melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing-masing mulai 11 hingga 16 Juli 2022. Mereka turun ke 17 kecamatan yang dikelompokkan dalam lima daerah pemilihan.
Daerah pemilihan 1 meliputi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, daerah pemilihan 2 meliputi Kecamatan Baamang dan Seranau, daerah pemilihan 3 meliputi Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut.
Daerah pemilihan 4 meliputi Kecamatan Kota Besi, Cempaga, Cempaga Hulu dan Telawang. Daerah pemilihan 5 meliputi Kecamatan Parenggean, Mentaya Hulu, Antang Kalang, Telah Antang, Tualan Hulu dan Bukit Santuai.
Selama reses, para legislator bertemu pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa serta masyarakat guna menyerap aspirasi. Selain itu, mereka juga meninjau dan mengawasi realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di lapangan sebagai bentuk pengawasan lapangan.
Hasil reses daerah pemilihan 1 disampaikan Ardiansyah, daerah pemilihan 2 disampaikan Rambat, daerah pemilihan 3 disampaikan Linda, daerah pemilihan 4 disampaikan Mariani dan daerah pemilihan 5 disampaikan Muhammad Abadi.
Hasil reses tersebut yang disampaikan kepada eksekutif dalam rapat paripurna. Apa yang disampaikan tim reses merupakan aspirasi murni dari masyarakat serta hasil temuan di lapangan.
Selain masalah infrastruktur, banyak hal yang disampaikan masyarakat, termasuk masalah pelayanan kesehatan, pendidikan serta masalah evaluasi tenaga kontrak yang berdampak terhadap pelayanan publik
“Masyarakat sangat berharap aspirasi mereka dipenuhi pemerintah. Kami juga melalui lembaga legislatif ini akan memperjuangkan aspirasi-aspirasi tersebut agar bisa dipenuhi,” harap Rinie. (irw)
