SAMPIT, RAKYATKALTENG — Ketua Fraksi Partai kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi berharap ada formulasi dari pemerintah daerah untuk mengakhiri penggarapan lahan milik masyarakat oleh oknum investor di daerah itu.
Selama ini, dia menilai masyarakat selalu jadi korban akibat kehadiran investasi yang tidak melihat sisi kemanusiaan di daerah itu.
“Saya paling prihatin dimana ada kebun yang isinya tanaman karet, rotan dan buah – buahan, digarap dan dibuang dengan alat berat sementara si pemilik tidak pernah menerima ganti rugi sama sekali. Makanya bilang ini penjajahan model apalagi terhadap warga kita,”kata Abadi.
Padahal, kata dia pemilik lahan itu telah menguasai tanah tersebut secara turun – temurun. Akibat penyerobotan itu warga tersebut harus kehilangan sumber mata pencarian seperti berladang berkebun dan lain – lainya.Abadi sangat menyayangkan ulah investor demikian.
Disinyalir itu terjadi karena investor yang tidak paham dengan kultur dan tidak memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya. Seharusnya kata dia dalam berinvestasi itu PBS mesti mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/Hk.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
“Selain itu juga pemerintah daerah kita ini terlalu asik dengan kegiatannya sendiri. Mereka lupa dengan masyarakat mereka yang jauh dari perkotaan hingar binger dan hiruk pikuk, saya ketika ke pedalaman merasa ini miris sekali. Masyarakat kita miskin hidupnya jauh dari kata layak,”tegasnya
Menurut dia seharusnya pihak perusahan melaksanakan kewajiban seperti yang tertuang pada pasal 19 huruf f, memberdayakan masyarakat dan koperasi setempat, jangan malahan sebaliknya justru menghantam tanah tanah masyarakat.
Dia mendorong agar pemerintah berani dan tegas. Bahkan hendaknya lebih pro kepada kepentingan masyarakat dari pada oknum investor yang selalu membuat keributan di masyarakat. “Jauh sebelum investasi kebun ini masuk, masyarakat hidupnya cenderung aman tentram dan sejahtera. Namun, dengan hadirnya oknum investor nakal justru membuat masyarakat hidup dalam tekanan dan baying – bayang ancaman perusahaan,” tandasnya. (hun)
