SAMPIT, RAKYATKALTENG.COM – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie A Gagah mengakui, banyak keluhan masyarakat mengenai program bantuan sosial dari pemerintah. Pasalnya data yang dipergunakan dianggap semrawut sehingga itu menimbukan kekacauan di tengah masyarakat.
“Saat bertemu masyarakat banyak menyampaikan persoalan data penerima bantuan sosial itu. Ada yang sudah meninggal dunia, ada yang orang mampu dan lain sebagainya,“ kata Rinie pada Rabu (24/5/2023)
Maka dari itu, ia mendorong pemerintah untuk membenahi kembali data yang jadi acuan tersebut. Dia menduga data yang dipergunakan memang tidak diperbaharui. Sehingga ketika wabah ini tiba maka data lama yang digunakan sebagai acuan.
“Harusnya data itu diperbaharui paling tidak setahun itu, dilakukan perbaharuan oleh dinas teknisnya. Karena data itu sangat penting,” kata Rinie.
Senada juga diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kotim Modika Latifah Munawarah, menurutnya data merupakan faktor penting untuk penyaluran bantuan pemerintah, baik itu ditingkat kabupaten maupun bantuan provinsi.
“Harus dibenahi dulu datanya itu, kalau datanya benar pasti sudah sesuai,” kata Modika.
Selain itu, kata dia apabila data yang digunakan tidak benar, maka rentan membuat persoalan baru di tengah masyarakat. Kecemburuan sosial antara warga yang mendapatkan dan yang tidak akan menjadi pemicu konflik sosial.
“Pasti muncul kecemburuan sosial itu di tengah masyarakat, karena ada yang menerima dan ada yang tidak,” tandas politikus belia PDIP.
