SAMPIT, RAKYATKALTENG.COM — Ketua Fraksi PDIP DPRD Kotim Modika Latifah Monawarah meminta dinas terkait untuk mendorong dan mennggerakan semua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini untuk menuju kemandirian desa itu sendiri kedepannya. Terlebih usaha yang dilaksanakan tidak sesuai dengan potensi desa dan harus dikelola oleh orang dari luar aparatur desa atau orang yang profesional.
“BUMDes harus dikelola secara benar, dan dapat memiliki manfaat untuk desa, terutama dalam meningkatkan pendapatan desa, sehingga dapat mewujudkan pembangunan,” ujar Agus, Selasa (3/8/2021).
Menurutnya, untuk BUMDes yang masih belum maksimal hendaknya mendapatkan pendampingan dari pemerintah daerah. Dia yakin jika BUMDes dilakukan pembenahan secara maksimal, maka akan menjadi salah satu pendapatan dari desa itu sendiri.Agus menegaskan, BUMDes yang dibentuk hendaknya terpisah dari lingkaran aparatur pemerintah desa, dikelola oleh orang yang memiliki naluri usaha dan profesional.
“Cari warga yang betul-betul mumpuni, jangan jadi Direktur BUMDes yang merangkap juga kerjaan lain, akhirnya nanti tidak fokus mengurusnya,” tegasnya.
Saat ini banyak desa membentuk BUMDes, tapi tidak semua berjalan usahanya. Sehingga terbilang tidak aktif, dampaknya tidak dapat memberikan sumber pemasukan untuk desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Kotim mengatakan bahwa saat ini baru sekitar 70 desa dari 168 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif.
Hal tersebut terjadi, karena banyak faktor. Salah satunya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa, yang memiliki kemampuan untuk menjalankan BUMDes tersebut. Sehingga, meskipun sudah dibentuk lama, namun tidak sedikit hanya jalan di tempat.
Keadaan tersebut menjadi perhatian pihaknya. Karena BUMDes sangat penting, guna membangun dan mensejahterakan masyarakat desa. Bahkan, desa akan memiliki pemasukan selain dari dana desa (DD) dan juga anggaran dana desa (ADD). (rk1)
