“Jadi yang kami lihat dan disampaikan ke saya banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas (Kartu Izin Tinggal Terbatas) izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu Imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol,” kata Presiden dalam video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu 10 September 2022.
Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan pengantar dalam Rapat Kabinet Terbatas terkait visa on arrival (VoA) dan Kitas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9).
Menurut Jokowi, perubahan dalam layanan imigrasi harus dilakukan apabila Indonesia menginginkan arus investasi menjadi lebih baik dan jumlah wisatawan asing meningkat.
Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus; yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani, harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang; harus diubah,” tegasnya.
Seharusnya, tambahnya, dalam hal pemberian visa atau Kitas kepada para investor asing perlu dipertimbangkan pula soal besarnya nilai investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.
Jokowi mencontohkan sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi warga negara asing dengan kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.
“Jadi, orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya kitas-kalau kita ya-mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana; atau meningkatkan ekspor berapa, sih?” jelasnya.
Oleh karena itu, Jokowi ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama. Menurut dia, visa maupun Kitas bagi para investor maupun tenaga ahli asing diyakini dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.
“Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu. Ganti semuanya, dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, enggak akan berubah,” tutup Presiden.
Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.(irw) ANTARA
